3. DEMOKRASI

DAMPAK ADANYA PAHAM DEMOKARSI TERHADAP

NEGARA INDONESIA

Ahmad Roziqin, Dimas Indranata, Indra Setiawan, Utari Diah Pratiwi, Vinny Aprilia Pratiwi dan Zeni Dwi Fianti[1]

Universitas Negeri Malang

ABSTRAK: Demokrasi adalah sistem politik ideal dan ideologi yang berasal dari Barat. Demokrasi menyiratkan arti kekuasaan politik atau pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Ketika demokrasi Barat mulai ditransplantasikan ke dalam negara-negara non-Barat seperti pada Indonesia yang memiliki sejarah dan budaya sangat berbeda, demokrasi tersebut memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri dengan keadaan, dan mengalami berbagai perubahan dalam penerapannya sesuai dengan lingkungan barunya yang berbeda. Kemunculan demokrasi di Indonesia tentunya akan membawa dampak tersendiri pada bangsa Indonesia. Dalam tulisan ini akn dibahas berbagi dampak demokrasi di negara Indonesia

Kata Kunci: Sejarah Demokrasi,Perbedaan Demokarsi,                  

                      Perkembangan Demokrasi, Dampak Demokrasi

            Tidak ada satu istilah atau sistem yang mendapat perhatian demikian besar umat manusia seperti demokrasi. Demokrasi yang oleh Aristoteles (ahli filsafat Yunani) diberi pengertian yang negatif, sekarang diklaim oleh setiap bangsa atau negara sebagai sistem atau asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Walaupun demikian demokrasi terus mengalami perkembangan, bahkan apabila dicermati demokrasi yang dianut oleh masing-masing bangsa-negara, terlihat adanya perbedaan-perbedaan. Pertama, demokrasi dapat dilihat dari dua segi, yaitu demokrasi dalam arti material dan demokrasi dalam arti formal. Demokrasi dalam arti yang pertama adalah demokrasi yang diwarnai oleh falsafah atau ideologi yang dianut oleh suatu bangsa atau negara. Perbedaan dalam demokrasi yang dianut oleh masing-masing negara menunjukkan adanya perbedaan yang mendasar dalam demokrasi ini. Oleh karena itu di Indonesia dikenal adanya Demokrasi Pancasila, Demokrasi Terpimpin, Demokrasi Liberal, dan Demokrasi di Era Revormasi

Sejarah Demokrasi

            Kata Demokrasi berasal dari kata Yunani ‘Demos’ yang berarti people (rakyat, orang-orang, kelompok orang). Kemudian ‘Kratein’ yang berarti ‘to rule’ (memerintah). Permulaan model dan penerapan demokrasi murni tidak ditemukan di Negara manapun selain Yunani di abad ke VI SM. Jadi arti sebenarnya dari demokrasi adalah “Rule by the people”. Peradaban Yunani menunjukkan bahwa masyarakat Yunani dipecah menjadi kota-negara bagian yang kecil-kecil (tidak pernah lebih dari 10.000 warga). Dan semua orang menyuarakan pendapatnya untuk didengarkan oleh pemerintah. (Budiardjo,2008:25)

            Tidak ada sistem perwakilan di pemerintahan Yunani. Setiap orang adalah anggota badan pengambil keputusan semumur hidupnya. Kelihatannya hampir berbentuk demokrasi total kecuali fakta bahwa wanita, budak dan penduduk asing (lebih dari 50% populasi) tidak dianggap sebagai warga negara jadi tidak diijinkan memberi suara mereka. Sejak saat itu di Yunani dengan cara meniru, mengadopsi, menjadikan dasar, atau menyesuaikan dengan situasi dan sebagainya. Bangsa-bangsa bergerak menuju arah dan penerapan demokrasi dalam pemerintahan mereka masing-masing.

            Pericles, seorang diatara para pemimpin demokrasi Athena tahun 430, berargumentasi bahwa demokrasi berhubungan dengan toleransi, tetapi tidak membuat klaim khusus bagi pemerintahan mayoritas. Baik Plato maupun Aristoteles mengingatkan bahwa demokrasi harus mempertimbangkan ‘the larger’ dan ‘the wiser’. Aristoteles tetap menyebutkan pentingnya pemerintahan mayoritsa dengan mengatakan bahwa ‘the majority ought to be sovereign, rahter than the best, where the best are few ... A feast to which all contribute is better than one given at one man’s expense.”(Nurtjahjo,2005: 32-34)

            Plato khususnya prihatin jika demokrasi lebih mengutamakan mayoritas yang tidak berpendidikan atau miskin yang kemudian bisa membenci kaum kaya, atau pemerintahan diatur oleh mereka yang tidak bijaksana. Biasanya minoritas yang kalah termasuk ‘the wiser’. Hanya di abad ke-17 pengukuhan terhadap demokrasi didasarkan pada asumsi tentang kesetaraan semua warga negara, hal ini muncul sebagai akibat dari reformasi Protestan.

            Kerajaan Romawi (509-27 SM) mengambil elemen-elemen demokrasi Yunani dan diterapkan dalam pemerintahannya. Pemerintahan Romawi adalah perwakilan demokrasi yang terwakili dalam para bangsawan  di Senat dan  perwakilan  di warga biasa di Dewan. Kekuasaan pemerintahan terbagi dalam dua cabang tersebut dan mereka memberi suara untuk berbagai masalah. Cicero, Negarawan Romawi masa itu berpendapat bahwa masyarakat memiliki hak tertentu yang harus dipelihara, ia juga berpendapat bahwa kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan politik harus berasal dari rakyat. (Nurtjahjo,2005:42)

Perbedaan Demokarsi Indonesia dengan Demokrasi Barat

Demokrasi Indonesia

1. Menggunakan Sistem Demokrasi Pancasila

2. Bentuk negara Kesatuan Republik

3. Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan

Demokrasi Barat

1. Menganut Demokrasi Liberal atau Konstitusional

2. Bentuk negara Federal

3. Menganut Sistem Presidensial, Parlementer, dan Semipresidensial

           

            Pada saat ini Demokrasi sudah merupakan hal yang tidak asing di dalam masyarakat. Sesuai dengan perkembangan yang ada di masyarakat semakin banyak orang-orang yang membicarakan masalah mengenai demokrasi. Sebenarnya kata Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari kata Demos yang berarti rakyat dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan. Banyak negara yang menggunakan pola Demokrasi ini, contohnya adalah negara kita sendiri yang menganut sistem Demokrasi Pancasila, dan juga beberapa negara barat seperti AS, Kanada, Prancis, dll yang menganut sistem Demokrasi Liberal. Kedua sistem Demokrasi ini berbeda. (Firdaus,2010:13)

            Sistem Demokrasi Pancasila adalah suatu demokrasi yang sudah jelas berdasarkan kepada Pancasila, dimana hal-hal tersebut sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945.

            Sistem ini sangat sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia,yang sangat menjujung tinggi Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan dan kesatuan, musyawarah mufakat, dan juga keadilan sosial. Pemerintahan dipimpin oleh seorang presiden, presiden bertanggung jawab kepada MPR dan diawasi oleh DPR, yang bertujuan untuk menjamin adanya pemerintahan yang bertanggung jawab dan menjaga keseimbangan dan keselarasan lembaga-lembaga Negara. Namun, terkadang demokrasi ini memiliki banyak kelemahan.

1.      Semakin banyak partai yang bermunculan, tidaklah membuat keadaan semakin membaik melainkan menjadi ajang tanding untuk memenangkan kursi-kursi leglisatif maupun eksekutif, sebenanrnya hal itu sah-sah saja jika memacu untuk mengembangkan bangsa. Tetapi yang terjadi sebaliknya mereka saling mencibir, member contoh yang tidak baik, dll.

2.      Semakin banyak aturan-aturan baru atau UU yang bermunculan. Hal baiknya dengan adanya UU tersebut maka peraturan semakin jelas dan tertata baik, tetapi ada sebagian yang tidak sesuai dan mengakibatkan saling bertolak belakang antara UU yang satu dan yang lain.

3.      DPR tidak bisa dijadikan panutan kepada Rakyatnya, bahwa mereka memang Layak untuk dipilih, karena terlalu banyaknya kasus KKN yang terjadi saat ini. Masalah-maslah internal seperti anggota DPR tidur waktu sidang, bukanlah merupakan hal yang asing lagi di telinga bangsa ini.

            Sistem Demokrasi Liberal juga dikenal sebagai demokrasi parlementer, demokrasi ini memeberi kebebasan kepada masing-masing individu untuk melaksanakan apa yang mereka inginkan secara hukum asalkan hal tersebut tidak merugikan atau mengganggu individu lain. Sistem ini dapat dikatakan sistem demokrasi yang paling bebas dibandingkan sistem demokrasi lainnya, campur tangan pemerintah sangat sedikit. Hal inilah yang paling menonjol dalam membedakan demokrasi Indonesia dan demokrasi Barat yaitu individu.

Beberapa ciri sistem demokrasi liberal adalah :

1.      Sangat menentang sistem pemerintahan yang bersifat dictator, karena melanggr HAM dan tidak member kebebasan kepada masing-masing individu

2.      Terjadi jurang pemisah secara ekonomi, antara orang yang berpenghasilan tinggi dan rendah, kuat dan lemah.

3.      Infra struktur/struktur sosial selalu diusahakan untuk menegakkan demokrasi

4.      Adanya kaum homo seksual dan lesbianisme karena adanya kebebasan individu.

5.      Melahirkan paham sekularisme, yaitu paham yang memisahkan antara negara dengan agama. Menurut mereka, agama adalah urusan masyarakat sedangakan negara adalah urusan pemerintah. Maka, pemerintah tidak boleh turut campur dalam hal agama.

            Jadi perbedaannya adalah terdapat dalam kebebasan individu. Demokrasi Barat sangat menjunjung tinggi hak masing-masing individu selama itu tidak merugikan orang lain. Sedangkan demokrasi Pancasila, juga menjunjung tinggi HAM tiap orang tetapi tidak sebebas Demokrasi Barat karena masih ada UUD dan UU , juga hukum-hukum moral maupun adat yang memberi batasan-batasan dalam bertindak. Kedua Demokrasi ini sama-sama baik adanya tetapi tetap kembali lagi kepada kita masyarakat yang menjalankannya.

Perkembangan Paham Demokrasi di Indonesia

            Setelah Perang Dunia II berakhir, dunia mulai tertarik terhadap demokrasi dan mulai menerapkan demokrasi tersebut meskipun tidak semuanya berhasil. Di Indonesia sendiri mencoba menerapkan sistem tersebut yang menurut Soekarno sesuai dengan kepribadian Indonesia. Semua golongan di Indonesia setuju dengan adanya demokrasi, baik pada zaman pergerakan kebangsaan maupun setelah merdeka. Dalam prinsipnya pun sering terlihat suatu persamaan, namun dalam penjabaran dan prakteknya demokrasi mulai menampakkan perbedaannya. Suatu masa tertentu bila dibandingkan dengan masa yang selanjutnya juga dapat mencerminkan perbedaan tersebut. (Hastomo.2006)

a.       Masa Pergerakan Bangsa

Kesadaran kebangsaan di Indonesia beriringan dengan kesadaran demokrasi. Kesadaran kebangsaan dan kesadaran demokrasi yang dimaksudkan adalah kesadaran yang bersifat modern dan adapula yang bersifat tradisional. Moh. Hatta mendidik masyarakat ke arah demokrasi modern dengan menggunakan dasar-dasar demokrasi tradisional sebagai pangkal pengembangan. Ada dua segi yang diketengahkan oleh pemimpin-pemimpin dalam hubungan demokrasi pada dua dekade pertama, yaitu masalah hak berserikat dan masalah perwakilan rakyat. Permasalahan yang pertama, pada masa itu tidak membenarkan bangsa Indonesia memiliki hak berserikat dan berkumpul dalam arti politis. Hal itu yang menyebabkan Sarekat Islam tidak secara terang-terangan menanamkan dirinya sebagai sebuah partai karena tuntutan yang berlaku pada saat itu lebih banyak bersifat politik. Tetapi seiring berjalannya waktu hak tersebut mulai ditolerir oleh Pemerintah Hindia Belanda, tetap dalam batas-batas yang ketat tergantung pada masa-masa tertentu.(Rais,1986:46)

 Pada belahan kedua sekitar tahun 20-an sampai 30-an hak tersebut diketatkan kembali. Pembatasan untuk berapat yang dikenal dengan Beperkt Vergader Verbod praktis melumpuhkan gerakan kebangsaan terutama yang mengambil sikap non-koperasi. Namun gerakan kebangsaan Indonesia tetap memperjuangkan kebebasan-kebebasan terutama dalam hal serikat dan berkumpul. Yang kedua, masalah perwakilan rakyat. Dewan Rakyat (Volksraad) tidak dapat memenuhi keinginan para pejuang pergerakan kebangsaan. Mulanya mereka berharap Dewan Rakyat dapat mencerminkan cita-cita perwakilan rakyat. Namun setelah hal itu tidak terkabul lahirlah mosi Tjokroaminoto yang mengandung pokok sebagai berikut :

1.      Hak pilih penuh harus diakui pada rakyat

2.      Badan perwakilan mempunyai hak legislatif penuh

3.      Parlemen yanhg mempunyai kekuasaan tertinggi terhadap pemerintah harus bertanggung jawab

Pada belahan kedua sekitar tahun 30-an terkenal gerakan “Indonesia Berparlemen”. Sebuah badan federasi partai-partai politik Indonesia pada tahun 1941 yang dikenal dengan Gabungan Politik Indonesia (GAPI) mengambil sebuah mosi yang tidak berbea dengan mosi Tjokroaminoto.

Pemimpin-pemimpin pergerakan kebangsaan yang berada dalam pembuangan pun setuju dengan prinsip yang terdapat di daloam mosi GAPI. Pada tahun 1940, Soekarno menganjurkan agar umat islam berusaha memenuhi kursi-kursi dalam dewan perwakilan apabila menghendaki percerminan agama islam dalam undang-undang. Selanjutnya undang-undang tersebut akan diputuskan oleh parlemen bagaimana sifat, bentuk dan isi dari undang-undang tersebut. Menurut Moh. Hatta sistem tersbut tidak begitu saja berjalan. Rakyat harus insyaf akan haknya dan harga dirinya. Kedudukan pemimpin pun tidak boleh seperti dewa melainkan seorang diantara sesama rakyat. Dasar demokrasi desa mempunyai tiga sifat, yaitu cita-cita rapat, cita-cita protes massa, dan cita-cita tolong-menolong.

Soekarno-Hatta sangat mengecam demokrasi yang berkembang di Barat yang dianggap hanya terdapat di bidang politik saja. Indonesia pada saat itu mempunyai dua pemikiran yang berpengaruh bagi perkembangan demokrasi. Pertama ialah pemikiran yang resmi berjuang atas dasar islam dan yang kedua Soekarno-Hatta yang menekankan prinsip-prinsip kebudayaan lama.  Pada tahun 20-an dan 30-an, Sarekat Islam mempunyai penantang-penantang seperti golongan nasionalis yang netral terhadap agam (Islam). Hubungan yang harmonis selama belasan tahun berubah menjadi tegang dan saling mencurigai. Dengan adanya masalah tersebut prinsip-prinsip demokrasi yang awalnya disetujui semua kalangan menjadi sukar dikembangkan dan dipraktekkan.

GAPI dan Majelis rakyat Indonesia yang merupakan gabungan segenap federasi menjadi pecah menjelang masuknya Jepang ke Indonesia. Tanpa bermusyawarah mereka memberikan sokongan kepada pemerintah Hindia Belanda dalam peperangan Asia Timur Raya. Suriokusumo (salah seorang pendiri Taman Siswa) menyamakan kehidupan suatu masyarakat dengan kehidupan suatu keluarga yang masing-masing anggotanya mempunyai kedudukan dengan hak dan kewajiban tertentu . Dalam keluarga si ayah menentukan berdasar pendapat bahwa dalam keluarga ia yang bijaksana. Pendapat itu tidak ada salahnya asal yang berkuasa kebijaksanaannya yang bicara bukan nafsu kehewanannya. Namun pada kenyataannya dalam zaman Demokrasi Terpimpin, pemikiran yang disamakan dengan keluarga menempatkan sang ayah secara mudah pada tempat yang bijaksana akan tetapi berdasar kemauan dan keinginan sang ayah sendiri (Rais, 1986: 70-78).

b. Zaman Soekarno

            Soekarno adalah presiden pertama negeri Indonesia. Beliau menduduki jabatan ini dalam masa yang panjang, dari tahun 1945-1967. Walaupun Bung Karno presiden  revolusi, namun  kekuasaannya sangat terbatas ketika itu. Dalam hubungan dengan demokrasi, kita diantarkan ke dalam masa revolusi dengan bekal yang minimum tentang hak-hak dasar manusia. Namun dalam kenyataan, segala pengaruh pemikiran yang tumbuh pada masa pergerakan kebangsaan seakan dikembangkan dalam masa revolusi itu, seperti pers yang bebas, kemerdekaan berorganisasi yang luas, apalagi setelah diumumkan pada tanggal 3 November 1945 agar rakyat mendirikan partai-partai politik.

            Tampaknya pemikiran-pemikiran yang tumbuh dalam masa pergerakan Indonesia, baik yang dicerminkan oleh Tjokroaminoto dalam tahun 1918, maupun yang dikemukakan oleh keputusan GAPI dalam tahun 1941, mendapat tempat dalam Indonesia merdeka. Tentu ada pengaruh system di negeri Barat pada pemikir dan pemuka kita ketika itu. Tampaknya negeri Belanda pun merupakan tempat sumber pemikiran, seperti system partai banyak (yang memang benar telah tumbuh di negeri Indonesia pada masa pergerakan kebangsaan), pemikiran John Stuart Mill yang dijumpai pada surat-surat Sjahrir ketika ia dalam pembuangan, pengaruh pemikiran yang dijumpai dalam perang kemerdekaan Amerika Serikat.

            Dalam rangka pendidikan rakyat tentang demokrasi itu sendiri, baik Soekarno maupun Hatta setelah kita merdeka tidak  mendirikan atau memasuki suatu partai tertentu sehingga keduanya tidak memberikan contoh yang kongkrit tentang sikap dan tindakan yang seharusnya dilakukan ileh partai dalam suatu Negara demokrasi.

            Pertikaian antara partai yang menyebabkan kabinet senantiasa jatuh bangun pada belah pertama tahun limapuluhan tampaknya mengundang beberapa pihak untuk mencobakan system yang lain. Karena memang system demokrasi yang dipraktekkan ketika itu mengundang pengambilan keputusan dalam waktu yang relati lama, sehingga dianggap parlemen tidak efektif sama sekali. Pihak lain yang mencoba mengembangkan sahamnya dalam hidup berdemokrasi adalah pihak militer, terutama Angkatan Darat, atau sekurang-kurangnya sebagian dari angkatan ini. (Rais,1986:81)

            Berperan dalam politik secara terbuka untuk kalangan tentara di negeri ini dapat dikatakan merupakan hal baru, tetapi juga dapat dikatakan bukan merupakan soal baru. Yang baru ialah sifat terbukanya, serta peresmiannya dalam masa Demokrasi Terpimpin, yang memungkinkan pihak militer turut serta dalam badan- badan perwakilan.

            Tahun 1957 Indonesia mengenal polemik beberapa tokoh tentang demokrasi. Bung Karno keluar dengan ide Demokrasi Terpimpin. Terdapat kecenderungan padanya untuk bertindak sebagai bapak dari suatu keluarga besar yang meliputi seluruh rakyat Indonesia. Seperti dikatakn di atas, beliau tidak mempunyai partai. Beliau ingin berdiri di atas segala golongan, dan benar-benar di atasnya, bukan di antaranya atau di bawahnya.

            Ide Demokrasi Terpimpin itu sendiri mengalami perubahan-perubahan. Mulanya dikemukakan pembentukan Kabinet Gotong Royong (dengan mengikut-sertakan antara lain pihak komunis), dan pembentukan Dewan Nasional yang terdiri dari banyak golongan. Yang melemahkan perkembangan itu sendiri adalah pemberontakan PRRI/Permesta. Sebagai tokoh-tokoh dari pemberontakan ini (dimulai tahun 1958) adalah sebenarnya pejuang-pejuang demokrasi, seperti Natsir, Sumitro, Sjafruddin Prawiranegara, Assaat dan sebagainya.

            Dipandang dari sudut ini, perkembangan yang tidak menguntungkan bagi kehidupan politik umumnya di Indonesia dan khususnya perkembangan demokrasi, bukan saja bergantung pada perkembangan dalam lingkungan partai, atau pihak sipil saja melainkan juga pada pihak militer sendiri.

            Dalam rangka meninjau perkembangan demokrasi di negeri Indonesia pada masa tahun-tahunterakhir kepresidenan Soekarno, pers dikontrol degan ketat, pidato juga mengalami nasib yang sama, dunia pendidikan dikekang, dan anak-anak, bahkan rakyat seluruhnya, diberi indoktrinasi yang mematikan pengembangan pikiran. Sebenarnya dalam tahun-tahun terakhir masa kepresidenan Soekarno itu, suasana telah diusahakan oleh pihak penguasa sedemikian rupa. Dan memang Indonesia mengenal banyak tahan politik ketika itu, termasuk cendekiawan dan ulama serta tokoh politik secara umum, yang baru dapat mengecap kembali kehidupan rumahtangga biasa setelah Orde Lama tumbang.

c. Zaman Orde Baru

            Membicarakan demokrasi di masa Orde Baru haruslah disertai kesadaran bahwa ada sebagian penduduk Indonesia yang terkesampingkan. Dan memang benar, bahwa harapan demokrasi itu pada permulaan Orde Baru kita jumpai hanya pada kalangan mereka yang non-komunis.

            Tetapi pada masa kenaikan Orde Baru umunya semuaya bertekad unuk menegakkan demokrasi. Pada masa permulaan Orde Baru pers yang sebelumnya dilarang terbit, diizinkan mengunjungi pembaca. Indoktrinasi di sekolah-sekoalh dan di lembaga-lembaga pemerintah dihapuskan, universitas merasakan kebebasan akademisnya kembali. Dan semua diajak untuk berpatisipasi dalam pembangunan, bidang yang telah pemerintah Soeharto dimaksudkan untuk sungguh-sungguh digarap. Tetapi ini diringi pula dengan anjuran agar rakyat meninggalkan pemikiran ideology dan menggantinya dengan pemikiran program, sedangkan demokrasi adalah ideology. (Rais,1986:83)

            Salah satu kesulitan dalam memberi penilaian terhadap perkembangan politik, termasuk perkembangan demokrasi di Indonesia kini, ialah sifat pembicaraan yang lebih tertutup, baik dalam dewan-dewan perwakilan rakyat, maupun dalam masyarakat umumnya. Cara-cara persidangan dewan perwakilan yang lebih mengutamakan penyelesaian perbedaan pendapat melalui pembicaraan-pembicaraan informal seperti lobbying, rapat-rapat tertentu yang disertai juga oleh pihak penguasa di rumah-rumah.

            Petunjuk lain dalam perkembangan kehidupan demokrasi ialah peristiwa Malari. Sebenarnya ada dua hal yang menyangkut peristiwa ini, pertama soal demonstrasi mahasiswa, dan kedua soal pembakaran dan perusakan. Soal demokrasi, dalam hal peristiwa Malari itu, adalah soal yang berhubungan dengan demokrasi. Kemudian dapat pula masalah demokrasi dihubungkan dengan soal kebebasan mimbar di universitas dan kebebasan dakwah, hubungan antara agama dan golongan dan sebagainya. Memang seakan tiap segi kehidupan bermasyarakat menyentuh persoalan demokrasi, apalagi kalau hendak melihat demokrasi sebagai suatu system hidup, bukan semata-mata soal hubungan perlembagaan politik.

            Faktor pokok yang menentukan dalam rangka prospek mendatang, yang tentu saja berkaitan dengan faktor-faktor lain. Faktor pokok itu adalah kemauan dan kesediaan para pemimpin, terutama para pemimpin yang tergolong ke dalam golongan pengambil keputusan politik, untuk senantiasa menumbuhkan dam memelihara suasana demokrasi. Seorang pemimpi di negeri kita di tuntut untuk dapat member contoh dalam hal ini yang sesuai dengan demokrasi.

            Hal ini terlihat berlawanan dengan demokrasi, karena demokrasi menuntut ketrampilan pemimpin dan ketrampilan rakyat, tetapi terutama dalam negeri yang menumbuhkan demokrasi seperti Indonesia, peranan pemimpin menentukan bagi perkembangan sistem masa depan. Demokrasi sendiri seharusnya dapat memberikan pengembangan sistem ini, yang lebih baik dan lebih dapat dipertanggungjawabkan bagi kehidupan demokrasi seterusnya. Dengan kata lain, demokrasi dapat dilihat dari sudut pemberian kesempatan. Kebebasan memang menuntut tanggung jawab.

Dampak Adanya Paham Demokarsi Terhadap Indonesia

            Sejarah pelaksanaan demokrasi di Indonesia cukup menarik. Dalam upaya mencari bentuk demokrasi yang paling tepat diterapkan di negara RI, ada semacam trial and error, coba dan gagal. Namun kalau direnungkan secara arif, ternyata untuk menuju ke sistem demokrasi yang ideal perlu waktu yang cukup panjang. Sebagai perbandingan dapat dilihat sejarah perkembangan konsep demokrasi di Amerika Serikat, yaitu suatu negara yang dianggap sebagai negara demokrasi yang ideal sekali, di negar tersebut sebenarnya masih banyak kekurangan. Untuk menyusun konstitusi, amerika memerlukan waktu selama 11 tahun, untuk menghapus perbudakan memerlukan waktu 86 tahun, untuk memberi hak pilih kaum wanita memerlukan 114 tahun, dan untuk menyusun draf konstitusi yang melindungi seluruh warga negara memerlukan waktu selama 188 tahun.(Joinarto,1990:34)

            Oleh sebab itu, bangsa Indonesia mencari bentuk demokrasi yang tepat sejak tahun 1945 hingga sekarang masih terantuk-antuk. Hal ini bukan karena ketidakseriusannya tetapi karena memerlukan waktu panjang. Membicarakan demokrasi Indonesia, bagaimanapun juga tidak terlepas dari periodesasi sejarah politik di Indonesia, yaitu apa yang disebut sebagai periode pemerintahan massa revolusi kemerdekaan, pemerintahan demokrasi liberal, pemerintahan demokrasi terpimpin, dan pemerintahan demokrasi pancasila. Dampak adanya demokarsi tersebut terhadap bangsa Indonesia sendiri adalah sebagai berikut:

1. Demokrasi pada pasa revolusi 1945-1950

            Pada masa ini bangsa Indonesia masih berjuang dalam menghadapi Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia. Karena hal ini demokrasi di negara Indonesia belum berjalan dengan baik. Pada awal kemerdekaan masih terdapat sentralisasi kekuasaan hal itu terlihat Pasal 4 Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbnyi sebelum MPR, DPR dan DPA dibentuk menurut UUD ini segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden denan dibantu oleh KNIP. Sehingga negara Indonesia dianggap sebagai negara yang absolut. Untuk manghindari hal tersebut akhirnya pemerintah mengeluarkan :

·         Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945

Dalam kurun waktu 1945-1950, UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dengan alasan karena Indonesia sedang disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Maklumat Wakil Presiden Nomor X pada tanggal 16 Oktober 1945 memutuskan bahwa KNIP diserahi kekuasaan legislatif, karena MPR dan DPR belum terbentuk. Tanggal 14 November 1945 dibentuk Kabinet Semi-Presidensiel atau Semi-Parlementer yang pertama, sehingga peristiwa ini merupakan perubahan sistem pemerintahan dari presidensil menjadi parlementer  agar dianggap lebih demokratis.

·         Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945

Tentang Pembentukan Partai Politik. Berhubung dengan usul Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat kepada Pemerintah, supaya diberikan kesempatan kepada rakyat seluas-luasnya untuk mendirikan partai-partai politik, dengan restriksi bahwa partai-partai politik itu hendaknya memperkuat perjuangan kita mempertahankan kemerdekaan dan menjamin keamanan masyarakat, Pemerintah menegaskan pendiriannya yang telah diambil beberapa waktu yang lalu, bahwa:

1. Pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik karena dengan adanya partai-partai itulah dapat dipimpin ke jalan yang teratur segala aliran paham yang ada dalam masyarakat.

2. Pemerintah berharap supaya partai-partai politik itu telah tersusun, sebelum dilangsungkannya pemilihan anggota Badan-badan Perwakilan Rakyat pada bulan Januari 1946.

·         Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945

Tentang perubahan sistem pemerintahn presidensil menjadi parlementer

2. Pemerintahan demokrasi liberal 1950-1959

       Demokrasi liberal adalah paham demokrasi yang menekankan pada kebebasan individu, persamaan hukum, dan hak asasi bagi warga negaranya. Demokrasi liberal atau sering disebut demokrasi parlementer, karena lembaga yang memegang kekuasaan menentukan terbentuknya dewan (kabinet) berada di tangan parlemen atau DPR. (Haynes,2000:41)

Dampak demokrasi liberal pemerintahan di Indonesia

·         Karna kabinet sering mengalami perubahan, maka pembagun tidak berjalan lancar. Pada akhirnya masing-masing partai lebih mementingkan kepentingan lebih mementingkan partai atau golongan.

·         Tidak memunculkan partai dominan sehingga Presiden bersikap diantara banyak partai.

·         Dengan banyak partai, tidak ada badan Eksekutif dan Yudikatif yang kuat

3. Demokrasi Terpimpin 1959-1966

            Dekrit Presiden 5 juli 1959 merupakan tonggak terakhir masa berlakunya

demokrasi liberal di Indonesia sekaligus awal berlakunya demokrasi terpimpin. Demokrsai terpimpin adalah paham demokrasi yang berintikan musyawarah mufakat secara gotong-royong antar semua kekuatan nasional progresif devolusioner berporoskan Nasakom (Nasional, Agama, Komunis). Demokrasi terpimpin juga disebut demokrasi yang tidak memperhatikan hak-hak asasi warga negaranya, dan tidak pula mengenal lembaga kekuasaan dalam tata pemerintahannya. Demokrasi terpimpin berlangsung mulai Juli 1959-april 1965.

            Dalam prakteknya Demokrasi terpimpin telah banyak memiliki dampak negatif pada masyarakat Indonesia. Berbagai pilar kehidupan digoyangkan, dan berbagai sendi yang memperkokoh kehidupan bermasyarakat, dan berbangga bernegara terlepas, saling tidak berkain dan tidak berfungsi tepat guna. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menyatakan bahwa kita kembali ke UUD 1945 yang berdasrkan Pancasila, ternyata diselewengkan menjadi suatu system otokratis yang didominasi oleh PKI.

            Golongan-golongan yang paling gigih mendukung Dekrit Presiden 5 Juli 1959, termasuk TNI AD menjadi bulan-bulanan Demokrasi Terpimpin, tetapi dengan keyakinan yang kual TNI AD bersama kekuatan Pancasilais lainnya berhasil mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-undang Dasar 1945. (Sartini.2011)

4. Demokrasi Pancasila 1966-1998

            Alenia IV Pembukaan UUD 1945, menegaskan “…maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu Undang Undang Dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa,…”. Dari kalimat tersebut, jelas bahwa negara RI adalah negara yang berkedaulatan rakyat atau negara demokratis. Demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi yang berdasarkan kepada Pancasila, atau disebut demokrasi pancasila. Demokrasi Pancasila mengandung pengertian demokrasai yang dijiwai, disemangati, diwarnai, dan didasarkan oleh babgsa dan negara Indonesia, yang dijiwai dan diintegrasikan oleh nilai-nilai luhur Pancasila.(Hastomo.2006)

PENUTUP

            Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara.

            Dalam pelasanaan nya demokrasi di Indonesia terbagi menjadi 3 masa, yaitu masa pergerakan bangsa, masa Soekarno dan pada masa Orde baru. Dengan adanya penarapan demokrasi di indonesia tentunya akan mempunyai dampak terhadap negara Indonesia sendiri. Dampak tersebut bisa baik dan juga bisa buruk           

DARTAR RUJUKAN

Budiardjo, Miriam.2008. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Firdaus ,Syam. 2010.Pemikiran Politik Barat. Jakarta: PT Bumi Aksara

Hastomo.2006.Pelaksanaan Demokarsi di Indonesia.(Online).(http://pemerinta

            han.umm.ac.id/files/file/Demokrasi%20Indonesia.pdf) diakses 25 Februari 2014

Haynes.Jeff 2000.Demokrasi dan Masyarakat Sipil di Dunia Ketiga.Jakarta:           yayasan Obor Indonesia

Joinarto.1990.Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara. Jakarta: Rineka Cipta

Nurtjahjo Hendra. 2005.Filsafat Demokrasi.Jakarta: PT Bumi Aksara

Rais.Amien,1986.Demokrasi Dan Proses Politik.Jakarta: LP3ES

Sartini.2011.Pengaruh Demokrasi Terpimpin Terhadap Perpolitikan Indonesia.(Online).(http://portal.kopertis3.or.id/bitstream/123456789/461/1/pengaruh%20masa%20demokrasi.pdf) diakses 25 Februari 2014

---

[1] Mahasiswa Pendidkan Sejarah  Offering A 2012