1. NASIONALISME

PEMIKIRAN NASIONALISME DALAM PERGERAKAN NASIONAL MELAWAN BELANDA DI INDONESIA SEBAGAI TITIK AWAL RASA KEBANGSAAN DAN PERSATUAN

ERA 1908-1942

Oleh

Kelompok 1: Ideologi Nasionalisme[1]

Jurusan Sejarah UM

Abstrack:

Nationalism is an ideology that forms the character of the population to foster a sense of nationhood and unity. The process of change that occurred in Hindia Belanda during the national movement fighting for the fate of the nation was moved by a sense of nationalism from the rise of intellectual class. Nationalism is an ideology that has the power to influence and move people with based on a love and a sense of defending the country against the homeland and the nation will arise when a nation or independence piqued his pride insulted by other nations over the primordial attitude and ethnocentrism. The result is a strongly internalized as a mental struggle to prepare the establishment of the state on the basis of the Japanese Occupation in the trial BPUPKI

Keywords: Nasionalism, National Movement, Ideology, Sense of nationhood and unity, Based on a love and a sense of defending the country.

Bangsa adalah ciptaan manusia yang berinteraksi sebagaimana mereka berpapasan di dalam aktivitas sehari-hari. Namun seiring salah satu orang yang mengulurkan tangannya kepada pihak lain, kedua individu tersebut berpartisipasi yang eksis suatu hubungan sosial bersama-sama membantu setanah air mewujudkan kesejahteraan. Komponen hubungan social yang membentuk sebuah bangsa dimana individu-individu yang terlahir di tanah airnya membentuk sebuah bangsa menemukan kebiasaan mempertahankan eksistensinya itulah mengapa bentuk kesadaran diri yang dibagi-bagikan bersamaan dengan kesadaran diri kolektif untuk menggunakan nilai-nilai budaya dan sosial di dalam kehidupan masyarakat yang ternaung oleh sebuah bangsa[2].

Nasionalisme membangkitkan semangat para pejuang melawan kolonialis bangsa Eropa berupa perjuangan konfrontasi. Semangat yang membara dengan kebulatan tekad untuk melepas diri dari belenggu penjajah menjadi sebuah negara yang mandiri dalam mengurusi rumah tangganya. Nasionalisme yang telah terserap dalam perjuangan untuk merdeka mengantarkan proses persatuan dan rasa kebangsaan dikalangan pribumi bangsa-bangsa di Asia-Afrika menentang perwujudan kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa.

                                                                                         

Pengertian Nasionalisme Sebagai Ideologi

Nasionalisme adalah paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia. Para nasionalis menganggap negara adalah kebenaran politik atau legitimasi politik dimana kebenaran politik itu dikatakan bersumber dari kehendak rakyat. Ikatan nasionalisme sebagai ideologi tumbuh di tengah masyarakat saat pola pikirnya mulai merosot dan tertekan oleh bangsa penjajah terjadi saat manusia mulai hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu untuk bersatu.

Saat itu, naluri mempertahankan diri sangat berperan dan mendorong mereka untuk mempertahankan negerinya, tempatnya hidup dan menggantungkan diri. Dari sinilah cikal bakal tumbuhnya ikatan ini, yang notabene lemah dan bermutu rendah. Ikatan inipun tampak pula dalam dunia hewan saat ada ancaman pihak asing yang hendak menyerang atau menaklukkan suatu negeri. Namun, bila suasananya aman dari serangan musuh dan musuh itu terusir dari negeri itu, sirnalah kekuatan ini, seperti itulah analogi Nasionalisme[3].

Nasionalisme adalah sebuah ideologi yang daya dorong afektifnya yaitu rasa memilliki dan melayani suatu komunitas nasional. Para pengikut ideologi ini memberikan identitas budaya yang khas kepada bangsa mereka yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain dan memberinya tempat istimewa dalam proses sejarah. Komunitas ini dikenali dengan sekumpulan karakteristik khas yang diperoleh dari realitas konstitusional, historis, geografis, religius, linguistik, etnis, dan genetis.

Sentimen yang diangkat oleh perasaan menjadi bagian dari komunitas ini dapat dibatasi pada rasa kebangsaan yang kuat terhadap kebudayaan dan tradisi nasional tanpa dihubungkan dengan tuntutan politik. Di sisi lain tatkala sentiment itu memainkan peran utama dalam dinamika suatu gerakan politik, daya dorong nasionalisme umunya diasumsikan membentuk negara secara ala suatu komunitas nasional. Dimana kedaulatan yang diyakini berada di tangan rakyat dijalankan oleh wakil-wakil yang dipilih atau ditunjuk dalam batas-batas wilayah yang diakui oleh komunitas politik internasional.

Sepanjang bangsa yang dihasilkan mengikuti prinsip-prinsip masyarakt sipil dimana semua warga menikmati sepenuhnya hak-hak asasi manusia yang diperoleh dari kewarganegaraannya. Apapun ceritera etnisnya, maka nasionalisme terkait erat dengan liberalisme politik dan membangkitkan civic nasinalism. Identitas nasional “sekunder” yang subjektif berupa cinta tanah air atau patriotism yang mungkin tidak bersinggungan dengan rasa-identitas etnis amat penting bagi kohesi sosial dan stabilitas politik semua sistem demokrasi liberal[4].

Nasionalisme sendiri diturunkan dari bahasa Prancis melalui kata Latin Natio ke Nasci yang cenderung menyebutkan suku, ras dan keturunan dari orang yang tidak tau hukum Romawi. Dengan demikian telah jelas diadopsi dari tulisan Latin yang pada beberapa abad kemudian berubah maknanya menunjukkan kepada kesatuan kultural yang nyata dari kedaulatan politik suatu bangsa uang dipengaruhi semangat englihtenment. Bagi Bernard Sausser Nasionalisme adalah Integrating sensibility it creates a single imagined community, although they have no personal, feel a sense of camaraderie based on loyality sehingga rasa persatuan yang muncul tidak tersekat pada letak geografis melainkan melampaui batas regional mencapai kesadaran yang meninggalkan kelokalitasnya[5].

Sementara itu hakekat Ideologi dijelaskan sebagai sebuah Pemikiran seseorang yang membawa arus gelombang ke arah kemaslahatan bersama dan diikuti oleh banyak orang atas dasar pemikiran tersebut. Pada prinsipnya terdapat tiga arti utama dari kata ideologi, yaitu (1) ideologi sebagai kesadaran palsu; (2) ideologi dalam arti netral; dan (3) ideologi dalam arti keyakinan yang tidak ilmiah. Ideologi dalam arti yang pertama, yaitu sebagai kesadaran palsu biasanya dipergunakan oleh filosof dan ilmuwan social bahwa Ideologi sebuah teori-teori yang tidak berorientasi pada empirisme, melainkan pada kepentingan pihak yang mempropagandakannya. Ideologi juga dilihat sebagai sarana kelas atau kelompok sosial tertentu yang berkuasa untuk melegitimasikan kekuasaannya.

Arti kedua adalah ideologi dalam arti netral. Dalam hal ini ideologi adalah keseluruhan sistem berpikir, nilai-nilai, dan sikap dasar suatu kelompok sosial atau kebudayaan tertentu. Arti kedua ini terutama ditemukan dalam negara-negara yang menganggap penting adanya suatu “ideologi negara”. Disebut dalam arti netral karena baik buruknya tergantung kepada isi ideologi tersebut.

Arti ketiga, ideologi sebagai keyakinan yang tidak ilmiah, biasanya digunakan dalam filsafat dan ilmu-ilmu sosial yang positivistik. Segala pemikiran yang tidak dapat dibuktikan secara logis-matematis atau empiris adalah suatu ideologi. Segala masalah etis dan moral, asumsi-asumsi normatif, dan pemikiran-pemikiran metafisis termasuk dalam wilayah ideologi[6].

Jadi Ideologi Nasionalisme jika dilihat dari aspek historis, Hutchinson dan Smith mengatakan bahwa definisi nasionalisme sendiri dari zaman klasik hingga modern setidaknya selalu memuat tiga aspek, yaitu Autonomus, Unity, dan Identity. Autonomus atau otonomi mengacu kepada satu prinsip atau logika pemikiran yang menjelaskan nasionalisme adalah satu pemikiran yang menganggap bahwa nation adalah satu entitas komunitas yang mampu berdiri sendiri secara utuh. Dan seperti dalam konteks perkembangan sejarah, kemampuan biasa mengacu pada upaya setiap nation untuk mendirikan satu self government.

Unity adalah unsur dalam pemikiran nasionalisme yang menerangkan bahwa suatu nation adalah suatu komunitas yang hidup dalam kesatuan sejarah atau nasib yang sama. Dimana dengan keberadaanya, nasionalisme dapat mengikat setiap individu yang berbeda-beda berdasarkan ras, etnis, maupun kelas-kelas ekonomi berada dalam sebuah komunitas bernama nation. Dan ketiga Identity atau identitas adalah satu unsur yang menyertakan nasionalisme sebagai sebuah paham pembeda antara satu komunitas dengan komunitas lainnya. Dalam hal ini Nasionalisme selalu memiliki muatan primordialis yang selalu menguatkan perbedaan antara “Us” dan “Them”[7].

Nasionalisme cenderung menunjukkan diri sebagai prinsip yang nyata dan terbukti dengan sendirinya, dapat dipahami oleh semua manusia dan hanya dilanggar oleh ketidaktahuan. Ketika nasionalisme ternyata masuk akal dan kekuatannya dari kondisi-kondisi yang sangat khusus yang baru diperoleh saat ini, namun asing bagi umat manusia dan sejarah. Namun, dalam masyarakat – masyarakat pasca-tradisional, kebutuhan manusia yang universal akan identitas dan rasa-memiliki sering dipenuhi oleh afeksi yang mendalam pada tanah air atau masyarakat ditunjukkan dengan mengutuk emosi bangsa, kelompok asing, atau etnis lain dalam bangsa itu.

Emosi-emosi yang membangkitkan afeks seperti itu terbukti sangat rentan untuk dieksploitasi untuk maksud-maksud politik oligarki negara atau pemimpin suatu gerakan revolusi. Dalam kasus tersebut, nasionalisme berlaku sebagai legitimasi kebencian yang ditujukan pada orang asing (xenophobia) dan diskriminasi atas dasar etnisitas (rasisme), keduanya terang-terangan menolak univerlitas hak-hak asasi manusia dan membangkitkan “nasionalisme liberal”. Nasionalisme ini mendukung kebijakan dalam atau luar negeri yang bisa mengakibatkan penundukan, penindasan, atau bahkan upaya penghancuran bangsa atau komunitas etnis yang dianggap sebagai orang asing dalam bentuk inilah, nasionalisme merupakan salah satu musuh paling kuat bagi komunitas internasional yang harmonis dan terciptanya masyarakat politik dan ekonomi global yang berkelanjutan[8].

Nasionalisme sebuah ideologi politik yang melibatkan identifikasi yang kuat dari sekelompok individu dengan entitas politik. Hal ini biasanya keyakinan bahwa bangsa memiliki hak untuk bernegara terdapat dalam gambar modernis bangsa, itu nasionalisme yang menciptakan identitas nasional. Ada berbagai definisi untuk apa yang merupakan suatu bangsa, Namun, yang mengarah ke untaian yang berbeda dari nasionalisme.

Nasionalisme bisa menjadi keyakinan bahwa kewarganegaraan di negara harus dibatasi pada satu kelompok etnis, budaya atau identitas, atau multinationality bahwa dalam sebuah negara tunggal selalu harus terdiri dari hak untuk mengekspresikan dan olahraga identitas nasional bahkan oleh minoritas. Hal ini dapat mencakup kepercayaan bahwa negara adalah kepentingan utama, atau keyakinan bahwa satu negara secara alami lebih unggul dari semua negara-negara lain. Hal ini juga digunakan untuk menggambarkan sebuah gerakan untuk mendirikan atau melindungi sebuah tanah air untuk sebuah kelompok etnis.

Sebaliknya, nasionalisme juga dapat digambarkan sebagai identitas kolektif menuju masyarakat membayangkan yang tidak alami dinyatakan dalam bahasa, ras atau agama melainkan sosial yang dibangun oleh individu yang sangat yang milik sebuah bangsa tertentu. Kadang-kadang reaksioner, menyerukan kembali ke masa lalu nasional, dan kadang-kadang untuk pengusiran orang asing. Nasionalisme merupakan ideologi yang mempunyai suatu kekuatan pengaruh untuk menggerakan.

Nasionalisme memiliki kekuatan untuk memengaruhi dan menggerakkan rakyat dengan dilandasi rasa kecintaan dan rasa bela negara terhadap tanah air dan bangsanya akan muncul apabila suatu bangsa terusik atau terhina harga dirinya oleh bangsa lain. Ideologi nasionalisme tidak memandang perbedaan agama. ras, suku, ataupun golongan yang ada di negara tersebut. Ideologi nasionalisme lebih mementingkan rasa persatuan dan tekad rela berkorban tanpa pamrih demi membela kepentingan bangsa dan negara[9].

Awal Kemunculan Pemikiran Nasionalisme Dalam Pergerakan Nasional Indonesia

Bentuk lain dari nasionalisme yang revolusioner, menyerukan pembentukan sebuah negara merdeka sebagai tanah air untuk kelas bawah etnis.. Namun, individualisme liberal nasionalis stres sebagai bagian penting dari identitas nasional mereka sendiri.  Bendera nasional, lagu kebangsaan, dan simbol lain dari identitas nasional sering dianggap suci, seolah-olah mereka agama daripada simbol-simbol politik. Justru di mana dan kapan nasionalisme muncul sulit untuk menentukan, namun perkembangannya terkait erat dengan negara modern dan mendorong untuk kedaulatan populer yang muncul dengan Revolusi Prancis dan Revolusi Amerika di akhir abad 18 dan mencapai puncaknya dengan revolusi etnis/nasional Eropa.

Sejak saat itu, nasionalisme telah menjadi salah satu yang paling signifikan politik dan kekuatan sosial dalam sejarah, mungkin terutama sebagai pengaruh besar atau postulat Perang Dunia I dan terutama Perang Dunia II. Fasisme adalah bentuk nasionalisme sipil otoriter yang menekankan kesetiaan mutlak dan kepatuhan kepada negara, yang tujuannya adalah untuk melayani kepentingan bangsanya sendiri[10]

Indonesia telah dijajah oleh bangsa Barat sejak abad XVII, namun kesadaran nasional sebagai sebuah bangsa baru muncul pada abad XX. Kesadaran itu muncul sebagai akibat dari sistem pendidikan yang dikembangkan oleh pemerintah kolonial. Karena, melalui pendidikanlah muncul kelompok terpelajar atau intelektual yang menjadi motor penggerak nasionalisme Indonesia. Melalui tangan merekalah, perjuangan bangsa Indonesia di dalam membebaskan diri dari belenggu kolonialisme dan imperialisme Barat terutama Belanda memasuki babak/era baru.

Inilah yang kemudian dikenal dengan periode pergerakan nasional. Perjuangan tidak lagi dilakukan dengan perlawanan bersenjata tetapi dengan menggunakan organisasi modern dan strategi akal. Ide-ide yang muncul pada masa pergerakan nasional terbatas pada para bangsawan terdidik saja. Selain merekalah yang mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi juga karena hanya kelompok bangsawanlah yang mampu mengikuti pola pikir pemerintah kolonial.

Mereka menyadari bahwa pemerintah kolonial yang memiliki organisasi yang rapi dan kuat tidak mungkin dihadapi dengan cara tradisional sebagaimana perlawanan rakyat sebelumnya. Inilah letak arti penting organisasi modern bagi perjuangan kebangsaan. Mengenai timbul atau munculnya dan perkembangan nasionalisme Indonesia sebagai suatu bagian integral dari spolitik, terutama apabila ditekankan pada konteks gerakan-gerakan nasionalisme pada masa pergerakan nasional[11].

Nasionalisme bukan semata-mata proses integrasi pada tahap awal, akan tetapi integrasi itu mencapai puncak tertinggi yaitu terbentuknya nation Indonesia. Bukan sesuatu yang berlebihan kalau integrasi politik dipakai pegangan dalam  melihat proses terbentuknya bangsa Indonesia. Bukankah nasionalis merupakan jiwanya nation Indonesia yang merupakan geestelijke kracht, selama bangsa Indonesia masih ada, jadi jiwa nasionalisme ini masih melekat pada nation Indonesia dan harus dipertahankan.

Dengan demikian apa yang dimaksud dengan nasionalisme adalah expectation of basic drive. Apa yang menjadi basic drive ternyata berubah-rubah sesuai dengan jiwa jamannya. Dorongan dasar untuk memperoleh sesuatu itu sangat tergantung sosial politik yang ada, basic drive pra dan post proklamasi tentu akan sangat berbeda, periode pra proklamasi basic drivenya menekankan political integration sedangkan post proklamasi yang sesuai dengan tantangan baru menekankan national welfare state[12].

Ada dua faktor yang mendorong segi-segi integrasi dari nasionalisme Indonesia. Pertama faktor internal yang menunjukkan persamaan perasaan karena tekanan-tekanan kolonial sehingga menciptakan perasaan senang-tidak senang, setia-melawan, setuju- tidak setuju, dan lain sebagainya. Beberapa contoh dari faktor internal yang mendorong nasionalisme di Indonesia sebagai berikut :

-          Seluruh Nusantara telah menjadi kesatuan politik, hukum, pemerintahan, dan berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Ironisnya adalah eksploitasi Barat itu justru mampu menyatukan rakyat menjadi senasib sependeritaan.

-          Munculnya kelompok intelektual sebagai dampak sistem pendidikan Barat. Kelompok inilah yang mampu mempelajari beragam konsep Barat untuk dijadikan ideologi dan dasar gerakan dalam melawan kolonialisme Barat.

-          Beberapa tokoh pergerakan mampu memanfaatkan kenangan kejayaan masa lalu (Sriwijaya dan Majapahit) untuk dijadikan motivasi dalam bergerak dan meningkatkan rasa percaya diri rakyat di dalam berjuang menghadapi kolonialisme Belanda.

Adapun yang kedua adalah faktor eksternal berupa faham-faham nasionalisme yang membuahkan nasionalisme itu sendri. Beberapa contoh dari faktor eksternal yang mendorong nasionalisme di Indonesia sebagai berikut :

-          Adanya All Indian National Congress 1885 dan Gandhiisme di India.

-          Adanya kemenangan Jepang atas Rusia (1905), yang menyadarkan dan membangkitkan bangsa-bangsa Asia untuk melawan bangsa-bangsa Barat.

-          Munculnya paham-paham baru di Eropa dan Amerika yang masuk ke Indonesia, seperti: liberalisme, demokrasi, nasionalisme, Sosialisme, Pan Islamisme dan Komunisme; yang kesemuanya mempercepat lahirnya Nasionalisme Indonesia dan bercampur baur dengan faham lainnya.

Faktor-faktor eksternal maupun internal itu tidak akan banyak berpengaruh jika sekiranya kaum intlektualis tidak muncul dalam panggung organisasi politik dan organisasi pergerakan nasional. Sebagai elit baru kaum intelektual ini tentu saja menghendaki masyarakat yang bebas dari pengawasan kolonial, yang dengan sadar ingin mengubah kedudukan bangsanya. Jadi yang ada pada para pemimpin itu adalah national souls yang mendasari tindakan-tindakan mereka selanjutnya[13].

Merekalah yang mula-mula memiliki kesadaran adanya diskriminasi kehidupan bangsa dan berusaha mencarikan jawabannya. Itulah latar belakang munculnya nasionalisme Indonesia meskipun banyak mengadopsi nilai dan pengertian dari luar, tetapi nasionalisme Indonesia tetap memiliki spesifikasi tersendiri. Dalam periode awal, gerakan nasionalisme diwarnai dengan perjuangan untuk memperbaiki situasi sosial dan budaya melalui pembentukan organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Dagang Indonesia, Sarekat Islam, Indische Partij, PNI, PKI, Perhimpunan Indonesia, Taman Siswa, INS Kayu Tanam, NU dan Muhammadiyah serta organisasi kepemudaan, organisasi kepanduan, organisasi wanita dan organisasi keagamaan lainnya selain NU dan Muhammadiyah.

Perkembangan Pemikiran Nasionalisme Pada Masa Pergerakan Nasional Di Indonesia

Dalam perkembangannya di masa pergerakan nasional banyak organisasi-organisasi bentukan golongan Intelektual menggunakan berbagai macam Ideologi selain Nasionalisme. Seperti ISDV (Indonesische Sociaal Democratische Vereninging) yang berideologi Sosialisme merasuki jiwa Sarekat Islam berusaha giat mendirikan serikat-serikat pekerja memperjuangkan “kemenangan proletar” menuntut pemakaian cara-cara revolusioner pada Onderneming Belanda[14]. Tindakan ISDV tersebut menyatakan perlawanan kepada kapitalisme yang menyengsarakan rakyat oleh Lyman Tower Sargent mengartikan “Semua ideologi dapat mempengaruhi Individu secara emosional dan setiap ideologi mempunyai simbol sakral yang menghasilkan reaksi dalam diri orang yang tidak percaya”[15].

Membicarakan lahirnya nasionalisme di Indonesia tidak bisa lepas dari keadaan masyarakat sendiri yang sangat memprihatinkan pada masa tanam paksa. Rakyat Indonesia sangat terbelakang waktu itu, mereka hanya dipekerjakan untuk kepentingan kolonial. Pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan tidak menjadi perhatian utama pemerintah kolonial belanda. Situasi tersebut tetap berlangsung sampai Van Deventer dalam majalah De Gids menulis keprihatinannya terhadap rakyat Indonesia yang loyal kepada kolonial namun tidak mendapat balasan yang setimpal.

            Sesungguhnya semangat untuk membebaskan diri dari penjajahan telah ada dalam jiwa-jiwa rakyat Indonesia. Sayangnya pada masa itu belum ada wadah dan pergeraknya yang teroganisir. Baru setelah masuk ke abad XX, politik etis berimplikasi positif bagi bangsa Indonesia out put dari pendidikan yang menjadi salah satu program dari politik etis sendiri menghasilkan cara cendikiawan yang peduli akan nasib bangsanya. Mereka mendirikan berbagai organisasi pergerakan, seperti Budi Utomo, Indische Partij, Sarekat Islam dan gerakan emansipasi wanita dan organisasi lainnya.

            Ada 3 macam pemikiran tentang nasionalisme di Indonesia yang terjadi pada masa sebelum kemerdekaan yakni paham ke Islaman, Marxisme dan nasionalisme. Menurut seorang pengamat nasionalisme George McTurman Kahin, bahwa Islam bukan hanya mata rantai yang mengikat tali persatuan melainkan juga merupakan simbol persamaan nasib menentang penjajahan asing dan penindasan yang berasal dari agama lain. Ikatan universal Islam pada masa perjuangan pertama kali di Indonesia dalam aksi kolektif di pelopori oleh gerakan politik yang dilakukan oleh Sarekat Islam yang berdiri tahun 1912 pada awalnya bernama Sarikat Dagang Islam di bawah kepemimpinan HOS Tjokroaminoto, H. Agus Salim dan Abdoel Moeis telah menjadi organisasi politik pemula yang menjalankan program politik nasional dengan mendapatkan dukungan dari semua lapisan masyarakat.

Budi Utomo adalah organisasi pergerakan modern yang pertama di Indonesia dengan memiliki struktur organisasi pengurus tetap, anggota, tujuan dan juga rencana kerja dengan aturan-aturan tertentu yang telah ditetapkan. Budi Utomo didirikan oleh mahasiswa STOVIA dengan pelopor pendiri Wahidin Sudirohusodo dan Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908 yang bertujuan untuk memajukan Bangsa Indonesia, meningkatkan martabat bangsa dan membangkitkan Kesadaran Nasional melalui internalisasi ideologi nasionalisme[16].

Nasionalisme di Indonesia, seperti juga di negara-negara Asia Tenggara lainnya, mempunyai basis historis pada masa kolonialisme, maka sifat antikolonialisme menjadi bagaian utamanya. Oleh karena itu, ada interdependensi antara nasionalisme dan kolonialisme dan juga adanya pengaruh timbal balik, terutama antara nasionalisme yang sedang tumbuh dan politik kolonial beserta ideologi kolonialnya. Plamenantz mengkategori nasionalisme menjadi dua yaitu : (1) Nasionalisme barat : Nasionalisme di dalam masyarakat yang telah maju, sebagai upaya mengatasi situasi yang tidak menguntungkan, dan (2) nasionalisme timur: sebagai upaya mengatasi keterbelakangan dengan cara meniru barat, tetapi memusuhi barat[17].

Bila kita mempelajari nasionalisme, akan tampak jelaslah bahwa ada pertumbuhan konsep yang besar dan pendekatan-pendekatannya bermacam-macam. Apa yang menarik perhatian kita dalam hubungan ini ialah bahwa secara luas disetujui bahwa nasionalisme dalam beberapa pengertian asal mula dan perkembangannya bersifat historis sehingga pergerakan nasional menjadi inti akibat-akibatnnya bebeda-beda tergantung pada keadaan-keadaan historis. Nasionalisme sebagai fenomena historis timbul sebagai jawaban terhadap kondisi-kondisi historis, politik, ekonomi, dan sosial tertentu.

Penyelidikan tentang nasionalisme sebagai sutatu fenomena yang serba kompleks memerlukan pula pendekatan yang multidisipliner. Dengan demikian, akan terjadi jelas apek multidimensionalnya untuk mengenal sifat sifat khas nasionalisme sudah barang tentu unsur-unsur pembentukan perlu pula diselidiki. Meskipun sesungguhnya tetap terbagi ke dalam beberapa golongan, namun tingkat fragmatisme yang kecil telah memperbesar terjadinya peluang untuk konsolidasi nasional, alias bersatunya kekuatan nasional dimasa pergerakan nasional[18].

Intinya organisasi-organisasi yang dibentuk tersebut jatuh-bangunnya organisasi sampai dibuang sebagai tahanan politik oleh Belanda melalui PID/ARD merupakan perwujudan nasionalisme menginginkan negara merdeka. Memahami Nasionalisme pada pergerakan nasional tidak terlepas dari penggunaan ideologi ini dalam pidato-pidato organisasi-organisasi seperti SI, PNI, Perhimpunan Indonesia, dan PKI yang membangkitkan dan menggerakan semangat anggota partai. Sehingga Nasionalisme selalu digunakan untuk meningkatkan perjuangan menghadapi Belanda menginginkan kemandirian dalam bidang politik terutama strategi menghadapi Belanda yang dimasa Gubernur Jenderal De Jonge mengeluarkan kebijakan seperti Exorbitante Rechten, Toeziq Ordonantie, dan Wilde Schoolen Ordonantie dalam hal membatasi ruang gerak pemimpin nasionalis, para golongan nasionalis sepakat membentuk Front Nasional menyiapkan Indonesia berparlemen sebelum akhirnya Belanda membentuk Komisi Visman[19].

Dalam konteks abad ke-20, ciri khas nasionalisme yang sesungguhnya adalah bahwa negara-bangsa dianggap sebagai satuan politik yang sangat dibutuhkan bagi zaman modern. Lebih lanjutnya, bahwa rasa identitas etnis dan nasional yang komunal membantu menjamin kestabilan negara-bangsa yang ada saat sudah terbentuk dan menjadi kriteria utama dalam memutuskan apakah klaim klaim bagi negara yang otonom harus diakui oleh komunitas internasional. Namun ideologi liberalisme yang konsisten menolak kedaulatan negara yang menjadi milik suatu bangsa berdasarkan identitas etnis dengan menempatkannya dalam masyarakat sipil yang terbentuk.

Jadi setiap hak manusia sepenuhnya sesuai dengan hak hak kelompok etnis atau bangsa lain yang tinggal dalam suatu negara, serta dengan warga negara negara-bangsa lain memperlihatkan dasar kemanusiaan bersama. Nasionalisme harus berlaku sebagai kekuatan yang diabadikan pada pembebasan masyarakat dan individu dari semua bentuk tirani, bukan sekedar “rumah” bagi kebebasan bangsa daris serangan bangsa asing, pendudukan atau penjajahan oleh negara lain, melainkan juga pembebasan bangsa bangsa lain dari kejahatan yang sama. Nasionalisme harus menyeimbangkan rasa identitas nasional dengan menghormati hak hak semua warga negara apapun etnisitasnya, dan semua manusia apapun tanah airnya , terutama tatkala modernitas merasionalisasi rasa ketertekanan sosial ekonomi[20].

                                                                                                         

Pemikiran Nasionalisme Dijadikan Sebagai Titik Awal Rasa Kebangsaan dan Persatuan

Nasionalisme sebagai identitas bangsa Indonesia memperoleh perjuangan untuk digunakan sebagai promotor pergerakan nasional oleh golongan intelektual. Nasionalisme Indonesia yang terjadi di masa pergerakan nasional tidak bersifat alamiah yang timbul dari kesamaan etnis melainkan ditimbulkan dari aspek historis pembentukan bangsa dan negara Indonesia[21]. Tetapi Nasionalisme yang menggunakan pendekatan historis akan terlena dengan membaranya semangat membela negara mengingat perjuangan pahlawan.

Struktur masyarakat Indonesia memiliki perbedaan-perbedaan yang mencolok di dalam kehidupannya. Masyarakat Indonesia yang majemuk tanpa ada pembauran satu sama lain di dalam kesatuan politik, ditandai tidak adanya kehendak bersama karena masing-masing lebih merupakan kumpulan individu daripada kumpulan sebagai kesatuan organik sehingga kehidupan sosial masyarakat Indonesia tidaklah utuh[22]. Justru itu kesadaran nasionalisme diperlukan pada tahun 1908-1942 yang merupakan dalam membangun kesadaran nasionalisme tidak dapat membangunkan kesadaran hanya dapat dibangunkan dan ditemukan dengan apabila bangsa itu tidak dalam keadaan yang ada atau berada[23].

Hans Kohn menyebut Nasionalisme sebagai Nationalism, Its Meaning and History yang merupakan hasil dari nasionalisme kehidupan sejarah suatu bangsa dan tidak pernah baku bahkan stagnan bahkan berkembang didalam lubuk hati masyarakat. Jadi ada kelemahan yang kita miliki yang harus disadari bersama-sama dan kita pelajari mengapa bangsa memperjuangkan terbentuknya sebuah negara yang merdeka melalui jatuh bangunnya golongan Intelektual pada organisasinya ditangkap pihak Belanda demi rasa kebangsaan dan persatuan yang muncul dari Nasionalisme itu. Dengan segala kesadaran tanpa perlu dipaksa memaknai Nasionalisme sebagai ujian telah lunturnya semangat Nasionalisme setelah masa pergerakan nasional supaya tetap memegang teguh nilai-nilai dan norma agar berdiri tegak sebagai bangsa dan negara yang Berdikari.

Nasionalisme sebetulnya bukanlah ideologi seperti yang dipahami oleh banyak orang yakni Liberalisme, Kapitalisme, Sosialisme, Marxisme. Menurut Bernard Sausser Nasionalisme berbeda dari Ideologi karena, Pertama, nasionalisme tidak memiliki pandangan dunia yang umum dan sistematis dibandingkan ideologi lainnya. Kedua, nasionalisme tidak berhubungan dengan isu kritis mengenai hakikat manusia dalam politik, Ketiga, pertanyaan mengenai bentuk pemerintahan yang terbaik atau sistem ekonomi yang paling diharapkan biasanya bukan merupakan bagian yang penting dalam pemikiran nasionalisme. Keempat,  diskursus terhadap ideologi lain mengenai keadilan sosial atau langkah tepat bagi perubahan politik (politic change) tidak menjadi sebuah doktrin utama bagi nasionalisme.

Ia melihat nasionalisme dapat menggandeng ideologi lain demi mewujudkan kepentingan seperti yang terjadi pada masa pergerakan nasional di Indonesia. Hal yang jelas jarang sekali bahwa gerakan nasionalisme tidak memiliki sayap ideologi lain dalam perjuangan mencapai sebuah negara[24]. Di masa pergerakan nasional banyaknya organisasi yang menggunakan ideologi lainnya dan selalu tertangkap oleh intelejen Belanda disisi lainnya kaum borjuis nasional terdesak oleh saudagar Tionghoa dan terror yang dilakukan Belanda kepada organisasi-organisasi era 1908-1942[25].

Konsentrasi partai politik/organisasi politik di era 1920-1930 memasuki perjuangan menuntut Indonesia merdeka memperjuangkannya secara radikal sehingga pada tahun ini organisasi-organisasi tidak bersifat kedaerahan yang dahulu di pelopori Budi Utomo tetapi bergerak di bawah tanah dengan memakai media massa sebagai alat untuk menanamkan nasionalisme. Pergantian gubernur Idenburg ke Graaf van Limburg Stirum (1916-1921) menciptakan suasana yang mencekam dengan mendirikan PID (Politieke Inlichtingen Dienst) untuk mendapatkan informasi-informasi dari organisasi pergerakan nasional. Walaupun ia seorang liberalis dan memberi kesempatan organisasi pergerakan hidup terbuka tetapi reaksi pemerintah kolonial Belanda mencari cara untuk menjaga situasi dan keamanan Hindia Belanda yang pada waktu Perang Dunia I meletus hubungan negara induk dengan Hindia Belanda terputus dalam pengambilan keputusan maka tahun 1916 Limburg Stirum mendirikan PID mengatasi kekacauan dari organisasi pergerakan nasional[26].

Selain itu kesejahteraan rakyat Hindia Belanda yang merosot dan meningkatnya kelaparan akibat krisis malaise akibat Perang Dunia I. Semakin banyak organisasi-organisasi ke arah radikal dibarengi agitasi ideologi sosialisme yang masuk ke arena perpolitikan pergerakan nasional membuat arah perjuangan bergeser ke antikolonialisme dan antikapitalisme sehingga rasa nasionalisme untuk bebas dari penjajah meningkat segera terus diperjuangkan[27]. Bahkan Perhimpunan Indonesia yang didirikan di negeri Belanda tahun 1908 awalnya merupakan kumpulan sosial yang semata-mata hanya mensejahterakan anggotanya berubah haluan dengan tujuan Indonesia Merdeka antara lain mewujudkan hal itu diadakan hubungan dengan kongres Asociation pour l’Etude des Civilisations Orientales di Paris[28].

Perjuangan yang tiada henti, pemerintah kolonial Belanda melakukan strategi dengan membentuk jaringan intelijen dari pusat ke kawedanaan. Selain PID yang nanti menjadi ARD (Agleemene Rechtche Dienst) dibentuk juga Algeemene Politie berkehendak mewujudkan gagasan-gagasan urusan keamanan sudah tugas negara membentuknya[29]. Organisasi pergerakan nasional semakin bergerak revolusioner mengajak anggotanya untuk semangat berjiwa nasionalisme dan berpikir radikal terutamanya PKI pada tahun 1926-1927 melakukan pemberontakan di Prambanan, Banyumas, Pekalongan, Kedu, Kediri, Silungkang, Sawahlunto menggerakan perlawanan yang menggerakan tani ataupun buruh.

Gerakan seperti itu tidak ada wisselwerking dengan mudah pemerintah dapat menggunakan tangan besinya ditambah dukungan golongan nasionalis moderat untuk diberikan hukuman bersalah dipengadilan[30]. Rasa tidak puas dari radikal yang dilakukan PKI tahun 1926-1927 timbul krisis kepemimpinan dan gerakan nasionalisme atas penangkapan-penangkapan[31].  Maka PNI dan Perhimpunan Indonesia (PI) mensiasati perjuangan bangsa yang berlandaskan semangat nasionalisme kepada tingkatan-tingkatan rakyat yang dihubungkan erat dengan menuliskan ide di media massa.

Pemerintah menuduh bahwa PI berkedok gerombolan komunis yang mendapat perintah dari Moskow maka PI dengan keputusan pemerintah kolonial untuk segera dibubarkan karena pemerintah tidak mempunyai pengertian gerakan nasionalisme yang burgerlijk-demokrasi dalam pembebasan kolonial Hindia Belanda[32]. Tidak berhenti disitu saja pemerintah juga membubarkan PNI yang berdiri tahun 1927 dipimpin Soekarno yang bersikap nonkooperatif selalu mengobarkan nasionalisme dikalangan rakyat maupun anggotanya sehingga pemerintah melihat membahayakan stabilitas negara. Ditangkaplah Soekarno atas tuduhan akan menggerakkan massa untuk menciptakan kerusuhan, dimuka pengadilan Soekarno mengadakan pledoi Indonesia Menggugat tetapi walau ia dibuang dari penjara ke penjara prakarsanya tersebut agar organisasi-organisasi pergerakan nasional disatukan pendapatnya mencapai tujuan Indonesia Merdeka terbentuk PPPKI (Permufakatan Perhimpunan-perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia) sebagai wadah aspirasi perjuangan bangsa Indonesia yang diwakili oleh golongan Intelektual terinternalisasi semangat nasionalisme[33].

Dalam upaya menekan gerakan-gerakan dari organisasi pergerakan nasional Pemerintah Belanda meluaskan “imunitas” Gubernur Jenderal seperti melakukan tindakan istimewa seperti externering, internering, dan verbanning. Yang paling membahayakan dari perluasan keistimewaan dalam bertindak yaitu Exorbitante Rechten diibaratkan golok yang dipersiapkan untuk ditusukkan kepada orang yang sewaktu-waktu dianggap musuh bagi pemerintah[34]. Langkah pemimpin nasionalis tidak berhenti disitu walaupun pemerintah Hindia Belanda bekerjasama dengan Jaksa Agung dan ARD beserta struktur organisasi intelijen mengawasi aksi propaganda lewat media massa yang berfaham komunisme dan nasionalisme[35]dengan membentuk GAPI setelah PPPKI gagal menyatukan pendapat antara pihak sosialis-komunis, nasionalis dan Islam, Namun kebanyakan anggota Volksraad adalah orang Belanda dan sedikit dari Indonesia cenderung bercorak Ambtenaran[36] hal tersebut menjadi cikal bakal rasa persatuan untuk memikirkan strategi terhadap nasib bangsa Indonesia dikemudian hari

Wawasan kebangsaan yang dijiwai sistem filsafat dan ideologi nasionalisme akan lebih tegar menghadapi berbagai tantangan zaman, karena integritas Nasionalisme sebagai asas munculnya rasa kebangsaan dan persatuan bagi Indonesia. Kesetiaan dan kebanggaan nasional atas nilai fundamental hakikat Nasionalisme, dengan sadar dan kebanggaan nasional semua komponen bangsa, bahkan semua warganegara menegakkan dan membudayakan asas budaya dan moral[37]. Dari Nasionalisme tersebut melahirkan sebuah rasa kebangsaan dan persatuan yang nantinya ketika perjuangan Indonesia setelah tahun 1942 saat Jepang menguasai Indonesia merumuskan dasar-dasar negara Indonesia yang fundamentalis dari hasil rapat BPUPKI bernama Pancasila sekaligus sebagai pandangan hidup (Weltanschauung), jiwa bangsa, jati diri bangsa (Volksgeist) dan integritas martabat nasional; terpancar dalam karakter kepribadian Sumber Daya Manusia yang berjiwa Pancasila[38].

Maka tak heran jika sebuah bangsa atau rakyat diberikan sebuah hak self determination, secara otomatis mereka seharusnya dapat menentukan sendiri keberadaan negaranya, menentukan sendiri bentuk nation state nya. Konsep maupun definisi nasionalisme anti kolonial ini adalah sumber bagi banyak studi nasionalisme bagi belahan dunia yang mengalami masa-masa kolonialisme hingga pertengahan abad XX. Hosbawn menyebutkan bahwa ada beberapa faktor yang melekat dalam paham nasionalisme yang sangat memungkinkan untuk menjadikannya bertolak belakang dengan keinginan masyarakat luas dimasa pergerakan nasional faktor-faktor yang dijelaskannya adalah sebagai berikut:

Pertama, pemaknaan nasionalisme dalam sebuah nation state seringkali hanya dilakukan oleh kelompok-kelompok elit tanpa mengikutsertakan kelompok-kelompok bangsa yang lain sehingga menyebabkan nasionalisme sering dipergunakan sebagai alat propaganda-propaganda politik penguasa demi kepentingannya. Kedua, karena nasionalisme bukan merupakan paham atau ide yang memiliki landasan kriteria-kriteria objektif, maka tidak ada pula batasan-batasan objektif yang termuat didalamnya. Semuanya mengandung unsur subjektivitas sehingga banyak negara yang belum mampu mendesainnya sedemikian baik dalam sebuah sistem negara.

Ketiga, sebagai sebuah bagian dari proses dialektika sejarah, nasionalisme sangat bergantung kepada proses-proses politik, ekonomi, dan budaya yang terdapat dalam sebuah kurun waktu, sehingga rentan untuk berubah. Pergerakan nasional di Indonesia dalam arti umum dapat dianggap sebagai suatu regenerasi pergerakan bukanlah pergerakan yang hanya terbatas pada bidang politik tetapi melitputi juga bidang ekonomi, sosial, dan kultural. Sifat universal dari fenomena ini menyebabkan pergerakan itu mempunyai aspek multidimensional karena mengalami regenerasi tadi, maka para partisipan menjadi sadar akan segala sesuatu, baik yang lama maupun yang modern semunya didorong ke arah kemajuan dan terlibat pada semua kegiatan secara aktif[39].

Pergerakan nasional sebagai bentuk revivalisme dalam hubungan-hubungan masyarakat kolonial sudah barang tentu mengalami politikalisasi, dan bahkan sejak taraf pertamanya pergerakan itu sudah jelas menunjukan orientasi politik umum. Sejak itu disadari bahwa kekuasaan politik diperlukan untuk memaksa pemerintah kolonial membuat kebijakan bagi kesejahteraan rakyat. Dengan perkataan lain dapat dinyatakan bahwa organisasi-organisasi pergerakan nasional menghendaki turut ambil bagian dalam mengatur penghidupan rakyat dan memperbaiki nasibnya.

Di sisi lain dengan berdirinya Volksraad maka keinginan-keinginan politik dapat disalurkan dengan resmi kepada pemerintah kolonial. Pengalaman pengalaman di dalan Volksraad menimbulkan keyakinan bahwa melalui kooperatif usaha usaha rakyat tidak akan terlindungi. Sehingga golongan nasionalis menganggap sangat perlu menyusun kekuatan rakyat untuk mengambil alih kekuasaan politik dalam sebuah formulasi tujuan politik ini makin lama juga makin terperinci[40].

Nasionalisme bangsa Indonesia dalam perjuangan melepaskan diri dari pengaruh kekuasaan Kerajaan Belanda selama 350 tahun merupakan titik jiwa yang menyatukan suku bangsa yang berbeda budayanya. Memang dalam aspek sejarahnya Nasionalisme lahir sebagai alat menuju tujuan Indonesia Merdeka atas kritik terhadap sistem pemerintahan yang melahirkan golongan terpelajar dalam struktur sosial masyarakat Hindia Belanda. Tetapi dengan terciptanya aristokrat baru kehilangan identitas sebagai bangsa terjajah karena status sosial yang baru.

Mereka kehilangan kooptasi dengan Belanda meskipun telah menikmati pendidikan Barat ke dalam sistem birokrasi pemerintah Hindia Belanda. Maka sebagai golongan Intelektual sadar sebagai bangsa yang terjajah dengan masuknya ideologi nasionalisme di dalam dirinya untuk menumbuhkan rasa persatuan dan kebangsaan antarwarga negara Hindia Belanda. Tidak heran kalau dr. Sutomo keluar BU pentingnya perjuangan sebagai bangsa yang bebas cengkraman Belanda dalam menggunakan ideologi nasionalisme berhadapan dengan nasionalisme yang cukup puas pada kultur identitas yang sama (dalam hal ini sesama Jawa)[41].

Dengan demikian, semangat nasionalisme yang memicu lahirnya pergerakan nasional merupakan sumbangan golongan cendikiawan dan para priyayi pribumi yang setiap kali dipindahtugaskan kedaerah lain yang ada di Hindia Belanda membuka ideologi Nasionalisme terinternalisasi secara kuat sebagai jiwa perjuangan. Disamping itu terbuka wawasan mengenai keadaan yang sebenarnya di tanah jajahan pada daerah lain yang sebelumnya tidak pernah melihatnya akibatnya timbul ikatan batin dengan daerah lain tentu saja juga tercipta perasaan senasib dan sepenanggungan sebagai bangsa yang dijajah[42]. Pada abad ke 20 di Indonesia termasuk bangsa Asia dan Afrika telah menjadi salah satu cara dimana kemanusiaan dikelola atas dasar rasa persatuan dan benih-benih nasionalisme yang telah tertanam dari dirinya.

Dengan demikian ideologi Nasionalisme yang tidak berbudaya terus berlangsung sering kali tragis memperjuangkan rasa keadilan mempunyai cengkraman dengan derajat intensitas yang berbeda. Pada daya kreatif manusia yang peduli pada kemanusiaan merupakan titik awal rasa kebangsaan yang lama-kelamaan menjadi rasa persatuan muncul dikalangan suku bangsa yang berbeda budayanya[43]. Konsekuensinya adalah nasionalisme dari pesona nasionalistik sedemikian berbahayanya menjadi Chauvinisme yang oleh J.S. Mill mengkritik nasionalisme sebagai sikap antipati tolol terhadap orang asing dan acuh tak acuh terhadap kesejahteraan menunjukkan kalau nasionalisme sebagian cara problematika yang mengkonfrontasi selama beberapa millenium hanya mengubah lebih sedikit daripada yang mungkin dipikirkan seseorang[44].

Pandangan Mill dikritik karena Nasionalisme merupakan ideologi yang melahirkan suatu bangsa atas dasar persamaan nasib dan memunculkan persatuan yang erat[45]. Corak kebangsaan dan nasionalisme ditentukan oleh kondisi yang menempatkan nasionalisme pada konsep-konsep bangsa, negara, dan nasionalisme secara posteriori. Dalam perjalanan bangsa Indonesia saat para pemimpin bangsa memperjuangkan dasar negara pada era pergerakan nasional tidak bisa dihindari ada distorsi-distorsi yang mengubah sosok maupun muatan nasionalisme itu sendiri[46].

Itulah kenapa bangsa Indonesia dalam proses mempersatukan suku bangsa yang berbeda-beda karakternya mempergunakan ideologi nasionalisme sebagai pemersatu. Pierre L. Berghe mengklarifikasikan masyarakat Indonesia yang majemuk yakni: Terjadinya segmentasi ke dalam bentuk kelompok yang memiliki subkebudayaan berbeda, memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga yang bersifat nonkomplementer dan integrasi sosial tumbuh atas dasar paksaan[47]. Untuk memperkuat multikullturalisme diatas primordialisme dan etnosentrisme maka dibutuhkan ideologi nasionalisme sebagai titik awal rasa kebangsaan dan persatuan sebab Nasionalisme Indonesia di masa pergerakan nasional adalah kontruksi bangunan yang dibangun dari pondasi dan dipeliharanya posteriori[48].

Kesimpulan

Ideologi Nasionalisme berawal dari negara Eropa saat kekuatan borjuis menguat untuk mempertahankan feodalisme hal ini tertampak pada arah demokratisasi di Prancis. Prancis yang dipimpin Louis XVI tidak mampu menjalankan negara sebagaimana mestinya mengutamakan nilai kemanusiaan dan keadilan. Tidak bisa dihindari Revolusi Prancis tahun 1789 membawa perubahan total pada sistem feodalisme di Eropa menjunjung tinggi demokrasi yang dilandasi semangat nasionalisme.

Ternyata ideologi nasionalisme ini terbawa ke Indonesia yang era 1908-1942 merupakan masa pergerakan nasional yang mulai terbentuk strategi yang terorganisir mengingat perjuangan para pahlawan tidak berhasil. Nasionalisme mulai diserap kalangan stratifikasi sosial yang baru dengan terbentuknya golongan cendikiawan dari hasil politik etis mendapat pengenyaman pendidikan ala Barat. Alhasil dari terdidiknya pendidikan Barat dengan mempelajari buku-buku dari Eropa faham nasionalisme bercampur dengan faham lainnya untuk dipadupadankan menjadi sebuah identitas antar golongan Intelektual dalam membentuk organisasi pergerakan nasional

Para Cendikiawan melakukan terobosan untuk memperjuangkan nasib bangsa Indonesia bebas dari cengkraman Belanda. Mereka berjuang di organisasi dengan pemikiran-pemikiran yang dapat membangkitkan semangat Nasionalisme. Perjuangan mereka di organisasi pergerakan nasional mengalami jatuh bangun tertangkap oleh intelijen dan satuan organisasinya ke penjara sampai mereka sepakat membentuk GAPI menampung aspirasi dari berbagai ideologi selain nasionalisme menuntut Indonesia Berparlemen hasilnya adalah semangat nasionalisme masih tertinggal di hati para pemimpin pergerakan dan penduduk pribumi sebab Nasionalisme Indonesia di masa pergerakan nasional adalah kontruksi bangunan yang dibangun dari pondasi dan dipeliharanya posteriori.

Daftar Rujukan

Abdullah, Taufik. 2001. Nasionalisme dan Sejarah. Bandung: Satya Historika.

Akbar, Allan.2013. Memata-matai Kaum Pergerakan: Dinas Intelijen Politik Hindia Belanda 1916-1934. Pengantar: Harry A. Poeze. Tangerang Selatan: Marjin Kiri.

Asshiddiqie, Jimly. t.t. Ideologi, Pancasila dan Konstitusi. Disajikan pada Makalah Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (Online), (Doc), (http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0CFcQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fwww.jimly.com%2Fmakalah%2Fnamafile%2F3%2Fideologi__pancasila__dan_konstitusi.doc&ei=f28RU86zO8P-rAfuioDYBA&usg=AFQjCNHcGFwJEEFDqREJ3IDl-yCQewl7YQ&bvm=bv.62286460,d.bmk), diakses tanggal 29 Februari 2014.

Bandoro, Loviandi Agung S. & Jehian Ginting. 2012. Nasionalisme Dan Resolusi Konflik Etnis:  Partai Politik Dan Nasionalisme. Depok: Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Bellany, Richard. 2004. Ideologi Politik Kontemporer. Yogyakarta: Jendela.

Dekker, Nyoman. 1997. Sejarah Pergerakan dan Revolusi Nasional. Malang: IKIP Malang Press.

Eatwell, Roger & Anthony Wright. 2004. Ideologi Politik Kontemporer.Yogyakarta: Jendela.

Jena, Jeremius. 2005. Menimbang Nasionalisme Indonesia. Character Building Journal, Vol.2 No.2, Desember 2005: 104-117.

                                                                                                       

Grosby, Steven. 2011. Sejarah Nasionalisme: Asal Usul Bangsa dan Tanah Air. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Nasikun.2013. Sistem Sosial Indonesia. Yogyakarta: Ombak.

Nagazumi, Akira. 1986. Bangkitnya Nasionalisme Indonesia: Budi Utomo 1908-1918. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.

Plamenantz.1996.Nationalism: The Nature and Evolution of an Idea. Dalam M Rusli Karim.1996. Arti dan Keberadaan Nasionalisme.Jakarta: CSIS

Rutgers, Sebald Justin. 2012. Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia. Yogyakarta: Ombak.

Santosa, Ayi Budi & Encep Supriatna. 2008. Buku Ajar Sejarah Pergerakan Nasional (Dari Budi Utomo 1908 Hingga Proklamasi Kemerdekaan 1945).Bandung: Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia, (Online), (PDF), (http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._SEJARAH/197601052005011-ENCEP_SUPRIATNA/BUKU_AJAR_SPNI.pdf), diakses pada tanggal 20 Februari 2014.

Syam, Mohammad Noor. 2010. Filsafat Pancasila Sebagai Ideologi Nasional Terjabar Dalam UUD Proklamasi 45 (Dinamika Pembudayaannya Dalam Tantangan Abad Postmodernisme). Makalah disajikan dalam Pemantapan Wawasan Kebangsaan bagi Generasi Muda dan Mahasiswa diselenggarakan Bakesbangpol Provinsi Jatim Bekerjasama dengan Laboratorium Pancasila Universitas Negeri Malang tanggal 9 November 2010 di Hotel Universitas Brawijaya, Malang.

---

[1] Anggota kelompok 1 terdiri atas Rico Anggi Pranata, Febrina Wahyu Ning Tyas

Meiyantika Kustiana, Mohammad Aulia Rachman, Zofrano Ibrahimsyah Magribi Sultani, Olga Gusfi Putri merupakan Mahasiswa Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang Angkatan 2012 dalam memenuhi Tugas Mata Kuliah Sejarah IPTEKS di semester 4 membuat artikel untuk menerima persyaratan sebagai salah satu tugas terstruktur kelompok sebagai salah satu bagian dari proses penilaian yang di akhir semester berupa Nilai Akhir.

[2] Grosby.2011: 35-38

[3] Bandoro.2012: 4

[4] Bellany.2004: 209

[5] Jena.2005: 106

[6] Asshiddiqie.t.t.: 1

[7] Bandoro.2012: 7

[8] Bellany.2004: 210

[9] Bellany.2004: 211

[10] Bellany.2004: 212

[11] Santosa.2008: 3

[12] Santosa.2008: 4

[13] Santosa.2008: 4

[14] Rutgers.2012:

[15] Jena.2005: 105

[16] Nagazumi.1986.

[17] Plamenantz.1996: 97

[18] Bandoro.2012: 9

[19] Dekker. 1997: 72, 76

[20] Eatwell.2004: 209

[21] Jena.2005: 108

[22] Nasikun.2013: 33-34

[23] Santosa.2008: 5

[24] Jena.2005: 107

[25] Rutgers.2012: 45

[26] Akbar.2013: 22, 25-26

[27] Akbar.2013: 23.

[28] Dekker. 1997: 37-39

[29] Akbar.2013: 45-46.

[30] Rutgers.2012: 37, 39

[31] Rutgers.2012: 34

[32] Rutgers.2012: 45-46

[33] Dekker.1997: 42-43

[34] Akbar.2013: 52

[35] Akbar.2013: 62

[36] Rutgers.2012: 87, Ambtenaran adalah kondisi DPR yang masih tergantung pada pemerintah bukan kebebasan mengeluarkan pendapat merumuskan kebijakan bagi pemerintah Hindia Belanda

[37] Syam.2010: 2       

[38] Syam.2010: 2

[39] Bandoro.2012: 10

[40] Bandoro.2012: 10-11

[41] Abdullah.2001: 24-34

[42] Jena.2005: 110.

[43] Grosby.2011: 155

[44] Grosby.2011: 156

[45] Jena.2005: 109

[46] Santosa.2008: 7

[47] Nasikun.2013: 38-39

[48] Santosa.2008: 9